Gebrakan Menteri BUMN Yang Baru
Pada tanggal 23 Oktober 2019, presiden Joko Widodo yang didampingi oleh wakil presiden KH Ma’ruf Amin secara resmi melantik menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara untuk periode 2019-2024. Erick Thohir yang biasa dikenal sebagai pengusaha, sukses dilantik sebagai menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta ditemani oleh kedua wakilnya yaitu Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo dalam menjalankan tugasnya. Belum genap 100 hari menjabat sebagai menteri BUMN, Erick Thohir telah melakukan gebrakan-gebrakan yang mengejutkan dan menjadi topik perbincangan publik.
Seperti yang kita ketahui sebelumnya, BUMN banyak tersandung permasalahan-permasalahan kompleks yang belum terselesaikan dan sudah berlangsung bertahun-tahun seperti belum diketahui jurus jitu untuk mengatasi masalahnya kendati sudah berganti pucuk pimpinan. Seperti yang dikutip dari Liputan6.com, BUMN mengalami permasalahan serius seperti; (1) Garuda Indonesia: laporan keuangan untung jadi rugi, (2) Bank Mandiri: sistem error, saldo nasabah berubah, (3) Pertamina: minyak tumpah di perairan Karawang, (4) Krakatau Steel: Restrukturisasi besar-besaran, (5) Jiwasrayan dan nasib dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Karena hal itu, BUMN sangat membutuhkan pemimpin yang mengerti dan memahami mengenai permasalahan serta seluk-buluk BUMN dan mampu menangani permasaahan tersebut dengan terobosan dan kebijakan yang baik sehingga tak berdampak buruk kedepannya bagi negara.
Setelah resmi menjabat sebagai menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan empat fokus yang akan dilakukan kementriannya dalam waktu dekat yaitu menyelesaikan polemik manajemen di perusahaan BUMN seperti, Jiwasraya, perpanjangan valuasi investasi Aramco dan Pertamina untuk proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Cilacap, Krakatau Steel hingga percepatan proyek strategis pemerintah yaitu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjasamakan dengan Cina yang sudah molor selama 2 tahun.
Namun ternyata tak butuh waktu lama, kurang dari satu bulan, dirinya menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang menyita banyak perhatian masyarakat. Hal ini dikarenakan, kebijakan-kebijakan yang ia keluarkan mengejutkan publik sehingga mengakibatkan polemik bertebaran mengenai keputusan yang di ambilnya. Kebijakan tersebut seperti merombak habis jajaran eselon 1 di kementerian yang ia pimpin dari 7 posisi menjadi 3 posisi jabatan di eselon 1, hal ini dikarenakan untuk mengefektifkan kelancaran dan berjalannya birokrasi. Tak berhenti disitu, Erick Thohir kembali menggebrak pemberitaan dimana ia menyatakan dirinya yang bakal melakukan perombakan di jajaran pimpinan BUMN. Bahkan perombakan tersebut akan dilakukan sampai tahun depan. Langkah-langkah yang diambil oleh Erick Thohir ini menimbulkan optimisme dikalangan masyarakat agar BUMN dapat memperbaiki segala permasalahan yang ada dan dapat memajukan BUMN kedepannya, dimana seperti yang kita ketahui BUMN kental dengan praktik lobi-lobi yang sering terjadi. Erick sendiri mengungkapkan perombakan tersebut salah satunya bertujuan untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
Tak hanya itu, mantan bos Inter Millan tersebut kembali menjadi perbincangan publik dikarenakan tokoh-tokoh kontroversial yang ia temui yang disinyalir bakal jadi bos BUMN. Hal yang mengejutkan adalah eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digadang-gadang akan menjadi bos BUMN dan akan ditempatkan di perusahaan Pertamina. Tak hanya itu, mantan wakil ketua KPK, Chandra Hamzah juga dikabarkan bakal jadi pimpinan bank BUMN. Serta yang baru-baru ini diberitakan adalah nama mantan menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dikabarkan akan menempati posisi bos BUMN. Hal tersebut kemudian mengundang banyak tanda tanya, ada yang pro dan ada yang kontra atas rencana tersebut. Namun Erick tetap pada pendiriannya, terbukti baru-baru ini Ahok yang notabenenya pernah tersandung kasus pidana dan dipenjara selama 2 tahun ternyata ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina dan resmi dilantik Senin, 25 November 2019, meski mengundang berbagai penolakan dari para pekerja di Pertamina. Erick mengungkapkan alasan terpilihnya Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina adalah sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk mengurangi impor minyak dan gas. Selain itu, ia juga mengatakan proses refinery merupakan sesuatu yang sangat berat sehingga membutuhkan kerja tim yang besar, Erick juga menambahkan proses independensi BUMN harus sangat diperhatikan dalam perekrutan bos BUMN.
Seperti yang diketahui sebelumnya sering kali direksi BUMN terjerat oleh KPK karena tersandung kasus korupsi, bahkan dalam kurun waktu tahun 2014 semenjak menteri BUMN terdahulu menjabat, terdapat total 8 Direktur BUMN yang terjerat korupsi. Tidak tanggung-tanggung ada dua direktur utama BUMN yang jadi tersangka KPK hanya dalam satu pekan. Bahkan ada Direktur Utama BUMN yang diduga menyuap Direktur Utama BUMN lain hanya untuk mendapatkan proyek BUMN tersebut. Hal ini seakan-akan mencoreng kapabilitas pemimpin BUMN dimata publik karena seringnya bos BUMN yang berakhir dengan baju orange yang mengakibatkan kerugian bagi negara.
Melihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan menteri BUMN Erick Thohir, menimbulkan rasa percaya diri serta optimisme bagi publik apalagi melihat kondisi BUMN sekarang ini yang sedang dalam permasalahan-permasalahan yang tak kunjung selesai. Gebrakan Erick sendiri diharapkan mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan dapat meningkatkan kinerja BUMN agar lebih baik lagi kedepannya. Diharapkan tren positif yang ditunjukkan oleh Erick dapat terus berlanjut dan bukan hanya manis diawal saja, tetapi dapat terus berjalan sampai 5 tahun kedepan dan seterusnya. BUMN diera pimpinan Erick Thohir kiranya juga mampu memperbaiki birokrasi dengan lebih efektif dan dapat meningkatkan kualitas dalam bekerja serta mampu memberikan hasil yang baik dan mampu memperbaiki hal-hal yang masih butuh perhatian lebih, agar BUMN dapat semakin berkembang dan yang yang paling utama, tak ada lagi pimpinan BUMN yang tertangkap KPK karena korupsi.
Penulis : Imelda Julianti
Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura
