Rapat Bersama Dinas PU, Komisi C DPRD Dengar Pendapat Realisasi Anggaran Tahun 2020 Semester 1
TariuNews.com, LANDAK – Komisi C DPRD Kabupaten Landak mengadakan rapat bersama dengar pendapat terkait realisasi semester pertama tahun anggaran 2020 dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Landak. Bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Kabupaten Landak. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Lamri tersebut didampingi oleh Komisi C beserta anggota DPRD dan dihadiri oleh Kadis PU Kabupaten Landak, Erani beserta staf. Rabu (22/07/2020).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Landak, Yohanes Desianto mengatakan dengar pendapat terkait realisasi anggaran tersebut merupakan suatu keharusan untuk diketahui, terlebih saat ini semua sektor mengalami dampak serius selama pandemi virus corona.
“Dari hasil pembahasan yang kita laksanakan hari ini persoalan yang menjadi kendala pada anggaran pemerintah daerah yakni serapan realisasi masih belum mencapai 50 persen. Hal ini disebabkan karena adanya wabah penyakit yaitu Pandemi COVID-19, dengan demikian maka tidak sedikit kegiatan-kegiatan yang seyogyanya berjalan lancar menjadi terhambat pelaksanaanya,” ucap Yohanes dihadapan peserta rapat, Rabu petang.
Namun begitu Yohanes menambahkan meski demikian dirinya mengajak seluruh pihak untuk tidak berputus asa apalagi patah semangat karena diperubahan APBD ini, karena hal tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan instruksi Presiden bahwa semua kegiatan dilaksanakan melalui swakelola dan padat karya.
“Meski kita masih pada masa Pandemi namun kegiatan-kegiatan fisik tetap boleh dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, selain itu setiap kegiatan-kegiatan fisik dilaksanakan tidak menjadi masalah dengan melibatkan masyarakat itu sendiri untuk pelaksanaanya,” tambahnya.
Menanggapi kutipan dari Komisi C, Kadis PUPR Kabupaten Landak, Erani memaparkan bahwa pihaknya sebelumnya telah memiliki rencana awal terkait pelaksanaan pembangunan di tahun 2020.
“Kita sudah melakukan perencanaan satu tahun sebelumnya karena pembangunan ini untuk kebutuhan orang banyak maka diperlukan planning yang baik. Sementara untuk realisasi perlu kami sampaikan bahwa persentase pelaksanaan yang masih belum optimal ini disebabkan adanya perubahan APBD yang diprioritaskan pada penanganan COVID-19 sehingga anggaran pembangunan juga terkendala,” ungkap Erani.(MC)
Editor : Dodi
